Wednesday, February 18, 2015

OTONOMI DAERAH DAN PROGRAM KEMANUSIAAN

Otonomi Daerah dan Program Kemanusiaan Dengan memperhatikan sistem pemerintahan setingkat otonomi daerah, masyarakat memiliki kesempatan untuk membangun dirinya sendiri dalam bentuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya dengan demikian program kemanusiaan (humanitarian program)

DASAR PROGRAM KEMANUSIAAN

Jumlah Penduduk adalah sebuah potensi yang besar bagi pembangunan suatu daerah bilamana masyarakat di daerah tersebut di kelola secara baik dan benar, mereka akan tumbuh menjadi masyarakat yang teratur, tertib, dan berkualitas,mampu membangun dirinya sendiri serta bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di daerahnya. Akan tetapi, bilamana suatu daerah dengan populasi penduduk yang sangat tinggi, kehidupan masyarakatnya tidak di tata sejak sedini mungkin, maka akan menimbulkan bentuk masyarakat yang hidup dengan sesuka hatinya, tanpa kontrol dan tidak dapat di atur

Sekilas Info Pendirian Esa Monetary Fund (EMF) DAN World DEC


Pada tanggal 21 Juni 2004, Esa Monetary Fund di Deklarasikan, dan keberadaan Esa Monetary Fund (EMF) diberitahukan melalui kepala United Nations bahwa EMF telah Efektif. Dan balasan surat dari United Nations kepada EMF baru pada tanggal 9 September 2004. Sejak itulah United Nations mulai berkomunikasi dengan EMF.
Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi bencana Tsunami di Aceh. Sampai 2 hari dari kejadian, tidak ada satu negarapun yang datang untuk membantu Aceh. Oleh karena itu, EMF pada tanggal 28 Desember 2004 mengirimkan surat ke Joseph Spire memerintahkan bundest president Switzerland agar IRC (international Red Cross) membantu Tsunami Aceh . Negara mana saja yg membantu tsunami di Aceh akan mendapatkan @ $ 50.000.000 USD.

Bagaimanakah kronologi pembentukan Development Committee?


Panitia Pembangunan (DEC) terbentuk atas inisiatif 14 orang di kabupaten/kotamadya (yang selanjutnya disebut sebagai DEKLARATOR dari Development Committee atau disingkat ‘DEC’ tersebut) untuk bersama-sama membantu pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sekitarnya, baik dalam bentuk Bantuan Langsung Kemanusiaan (BLK) maupun program kegiatan pembangunan. Kemudian para deklarator mangajak masyarakat yang memiliki jiwa social yang tinggi untuk turut serta menjadi relawan panitia pembangunan yang kemudian diaktualisasikan dalam bentuk lembaga swadya masyarakat (LSM) yang resmi dan legal, serta memiliki struktur organisasi, program dan pembagian kerja yang jelas, professional, dan bertanggung jawab. Struktur kepengurusan ini juga dibentuk ke tingkat yang lebih kecil seperti: Cabang (skup kecamatan atau kelurahan), Unit (skup desa atau kampong), Orlap (skup RW), dan Satgas (skup RT).